Rabu, 23 April 2014

Sistem Kedaulatan Rakyat KD 5.2


(MATERI HAFALAN LANJUTAN)
KD 5.2. Mendeskripsikan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia

Tujuan Pembelajaran :
  1. Menjelaskan system pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945
  2. Mengidentifikasi pelaksanaan kedaulatan rakyat
  3. menjelaskan peran lembaga-lembaga Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

Ada 2 macam system pemerintahan Negara :
  1. system pemerintahan parlementer adalah system pemerintahan dimana sebagai kepala pemerintahan dipegang perdana menteri,kepala Negara dipegang presiden
  2. system pemerinatahan presidensiil adalah system pemerintahan dimana yang memegang kepala pemerintahan dan kepala negara adalah presiden

Ciri-ciri system pemerintahan parlementer :
  1. kedudukan kepala Negara dijabat perdana menteri
  2. kekuasaan legislative (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif (Perdana Menteri)
  3. Menteri-menteri bertanggungjawab kepad DPR
  4. Apabila kebijakan cabinet dianggap menyimpang maka DPR dapat menjatuhkan cabinet dengan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Ciri-ciri system pemerintahan presidensiil :
  1. presiden sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan
  2. presiden dipilih langsung oleh rakyat
  3. presiden tidak dapat membubarkan cabinet
  4. presiden memiliki hak prerogratif/hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
  5. menteri bertanggungjawab kepada presiden
  6. presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
  1. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat (pasal 1 ayat 2)
  2. Segala sesuatunya dilaksanakan berdasar hukum (pasal 1 ayat 3)
  3. Kekuasaan memilih pemimpin dan wakil rakyat diserahkan kepada rakyat (pasal 22 E ayat 2 dan pasal 18 ayat 4)
  4. Presiden memegang kekuasaan eksekutif saja (pasal 4 ayat 1)
  5. Kedudukan presiden dan DPR sama atau sejajar (pasal 7C)
  6. Dalam melakukan tugasnya presiden dibantu menteri (pasal 17 ayat 1 dan 2)
  7. DPR mempunyai kekuasaan membentuk dan merumuskan RUU (pasal 20 ayat 1)
Tabel Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia
NO
PERIODE
KONSTITUSI
SISTEM PEMERINTAHAN
1
a.      18 Agustus-14 November 1945
b.     14 November-27 Desember 1949
UUD 1945
Presidensiil
Parlementer
2
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
Konstitusi RIS
Parlementer
3
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
UUDS 1950
Parlementer
4
a.      5 Juli 1959-11 Maret 1966 (Orla)
b.     11 Maret 1966-12 Mei 1997 (Orba)
UUD 1945
Presidensiil/Demokrasi Terpimpin
5
20 Mei 1997-sekarang
UUD 1945 hasil amandemen
Presidensiil

Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 al:
  1. memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung (pasal 6A ayat 1)
  2. menjadi anggota DPR melalui pemilu (pasal 19 ayat 1)
  3. menjadi anggota DPD (pasal 22 C ayat 1)
  4. menjadi anggota MPR,karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu (pasal 2 ayat 1)
Dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga-lembaga :
  1. kekuasaan legislative yaitu kekuasaan membentuk UU (MPR,DPR,DPD)
  2. kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan UU (Presiden dan Wapres)
  3. kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mengawasi jalannya UU (MA,MK,KY)
TUGAS TERSTRUKTUR KELAS 8
KERJAKAN LATIHAN DARI BUKU BSE HAL 142
TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT




TUGAS  ! ( di buku BSE )

 Tulislah peran dan tugas lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat :
  1. MPR
  2. DPR
  3. BPK
  4. MA
  5. MK
  6. DPD
  7. DPRD
  8. KPU
  9. KY
 
Materi Lanjutan Sistem Pemerintahan
Pengertian sistem pemerintahan :
System pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu system dan pemerintahan
Sistem                          : tatanan
Pemerintahan : kekuasaan untuk memerintah
Sistem pemerintahan diartikan tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung,mempengaruhi untuk mencapai tujuan dan fungsi pemerintah.

Jenis-jenis sistem pemerintahan Negara
1.      sistem pemerintahan parlementer
artinya  sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif  mempunyai hubungan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi (eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan dan mendapat pengawasan langsung dari legislatif)

Ciri –ciri sistem pemerintahan parlementer :
  1. badan legislative/parlemen satu-satunya badan yang dipilih langsung rakyat
  2. anggota parlemen terdiri dari orang-orang partai politik yang memenangkan pemilu
  3. kabinet terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet
  4. kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat bertahan jika mendapat dukungan mayoritas parlemen
  5. kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan karena kepala pemerintahan dipegang perdana menteri
  6. presiden atas saran perdana menteri dapat menjatuhkan/membubarkan parlemen

2.      sistem pemerintahan presidensial
artinya system pemerintahan antara badan eksekutif dan legislative memiliki kedudukan independen yang dipilih secara langsung oleh rakyat

Ciri-ciri system pemerintahan presidensial :
  1. presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
  2. kabinet dibentuk presiden maka harus bertanggungjawab kepada presiden bukan kepada legislative/parlemen
  3. presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen
  4. presiden tidak dapat membubarkan parlemen
  5. parlemen memiliki kekuasaan legislative dan sebagai lembaga perwakilan karena dipilih oleh rakyat
  6. presiden tidak berada dalam pengawasan parlemen

KERJAKAN LATIHAN
1.      Ada 2 macam system pemerintahan negara yaitu…. dan…
2.      Sistem pemerintahan parlementer artinya ….
3.      Sistem pemerintahan presidensiil artinya….
4.      Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu (3)….
5.      Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil yaitu (3)….
6.      Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah (3)….
7.      Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 antara lain (3)....
8.      Dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat dijalankan oleh lembaga-lembaga yaitu (3) ….
9.      Kekuasaan legislatif yaitu….
10.  Kekuasaan eksekutif yaitu….
11.  Kekuasaan yudikatif yaitu….
12.  Sistem pemerintahan berasal dari dua kata yaitu………
13.  Sistem pemerintahan artinya……..
14.  Jenis-jenis sistem pemerintahan negara yaitu (2)….
15.  Sistem pemerintahan parlementer adalah….
16.  Ciri –ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu (3)….
17.  Sistem pemerintahan presidensial adalah….
18.  Ciri-ciri system pemerintahan presidensial yaitu (3) ….
                  Lengkapi Tabel Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia
NO
PERIODE
KONSTITUSI
SISTEM PEMERINTAHAN
19

20
18 Agustus-14 November 1945

14 November-27 Desember 1949
…………………………

…………………………
…………………….

…………………….
21
27 Desember 1949-17 Agustus 1950
…………………………

…………………….

22
17 Agustus 1950-5 Juli 1959
…………………………

…………………….

23

24
5 Juli 1959-11 Maret 1966 (Orla)

11 Maret 1966-12 Mei 1997 (Orba)
…………………………

…………………………
…………………….

…………………….
25
20 Mei 1997-sekarang (Reformasi)
…………………………

…………………….




Sistem Kedaulatan Rakyat KD 5.1


BAB  II.
KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
(MATERI UNTUK DIHAFALKAN)

SK : Memahami kedaulatan rakyat dan system pemerintahan di Indonesia

KD : 5.1. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat

Pengertian kedaulatan
Kedaulatan berasal dari kata “daulat” (bhs Arab) artinya kekuasaan. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Macam-macam kedaulatan
  1. Kedaulatan ke dalam artinya negara berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan Negara lain.
  2. Kedaulatan ke luar artinya negara berhak mengadakan hubungan/kerjasama dengan Negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sifat-sifat kedaulatan :
  1. Permanen artinya kedaulatan tetap ada selama Negara itu tetap berdiri
  2. Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
  3. Bulat artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi
  4. Tidak terbatas artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, kalau dibatasi kedaulatan akan lenyap

Teori kedaulatan artinya ajaran tentang sumber atau asal kekuasaan tertinggi suatu negara.
Macam-macam teori-teori kedaulatan :
  1. Teori kedaulatan Tuhan
Bahwa kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Penguasa Negara adalah wakil Tuhan di dunia (Negara Monarkhi)  Contoh : Jepang Tokoh penggagas : Thomas Aquinas,Marsilius,Augustinus
  1. Teori kedaulatan Raja
Bahwa kekuasaan tertinggi suatu Negara berasal dari raja dan keturunannya (Negara Tirani) Contoh : Perancis saat diperintah Louis XIV
  1. Teori kedaulatan Negara
Bahwa kekuasaan tertinggi ada pada  Negara bukan Tuhan (Negara diktator) Contoh : Jerman saat diperintah Hitler  Tokoh penggagas : Jean Bodin,George Jellinek
  1. Teori kedaulatan Rakyat
Bahwa kekuasaan tertinggi ditangan rakyat (Negara demokrasi)  Tokoh penggagas : Jean Jacques Rousseau
  1. Teori kedaulatan Hukum
Bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan hukum (Negara hukum)  Tokoh Penggagas : Hugo Krabbe
Makna kedaulatan rakyat ada 3 :
  1. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat
  2. Kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat jadi….
  3. Pemerintah/penguasa bertanggungjawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat

Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat dan hukum
Bukti-buktinya tercantum dalam :
  1. Pancasila sila IV
  2. Pembukaan UUD 1945 alinea IV “…. maka disusunlah…:
  3. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “ kedaulatan ditangan rakyat….”







Negara penganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri  sbb :
1. Ada lembaga perwakilan rakyat /DPR
2. Ada pemilu untuk memilih DPR,MPR,DPD
3. Kedaulatan diamanatkan kepada lembaga perwakilan rakyat
4. Susunan dan kedudukan lembaga perwakilan ditentukan dalam UU
5. Pengawasan/kontrol dilakukan DPR terhadap lembaga eksekutif

Lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga Negara yang menjalankan tugas kenegaraan sebagai wakil rakyat. Lembaga Negara tersebut : MPR,DPR,BPK,MA,MK,DPD,Pemerintah Daerah,DPRD,KPU,KY

Landasan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
Landasan Idiil : Pancasila sila IV
Landasan Konstitusional : Pembukaan UUD 1945 alinea IV,Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

Asas Pemilu
LUBER dan JURDIL
Langsung        : pemilih langsung menggunakan suaranya secara langsung
Umum             : menjamin kesempatan WN menggunakan haknya tanpa diskriminasi
Bebas              : warga bebas memilih tanpa tekanan/paksaan
Rahasia            : pilihan WN tidak akan diketahui pihak manapun
Jujur                : semua pihak terkait pemilu bertindak jujur sesuai aturan UU
Adil                 : setiap peserta pemilu mendapat perlakuan sama serta bebas dari
                          kecurangan pihak manapun


                                                                                                 
 
 

TUGAS TERSTRUKTUR KLS 8  KD 5.1.

Perintah : Kerjakan jawabanmu di buku catatan PKn, akan dibahas dan dinilai setelah masuk pada jadwal masing-masing kelas!


  1. Kedaulatan berasal dari kata………..
  2. Daulat /daulah dalam bahasa arab artinya……
  3. Kedaulatan dibagi 2 yaitu…….. dan…..
  4. Kedaulatan artinya …………
  5. Kedaulatan ke dalam artinya……………..
  6. Kedaulatan ke luar artinya ………….
  7. Sifat-sifat kedaulatan ada 4 yaitu……….
  8. Permanen artinya………
  9. Asli artinya………..
  10. Bulat artinya……..
  11. Tidak terbatas artinya………..
  12. Teori kedaulatan artinya……
  13. Macam-macam teori-teori kedaulatan  ada 5 yaitu…..
  14. Teori kedaulatan Tuhan artinya….
  15. Contoh Negara penganut teori kedaulatan Tuhan…..
  16. Tokoh penggagas teori kedaulatan Tuhan….
  17. Teori kedaulatan Raja artinya……
  18. Contoh Negara penganut teori kedaulatan Raja….
  19. Teori kedaulatan Negara artinya……
  20. Contoh Negara penganut teori kedaulatan Negara....
  21. Tokoh penggagas teori kedaulatan Negara….
  22. Teori kedaulatan Rakyat artinya….
  23. Tokoh penggagas teori kedaulatan Rakyat….
  24. Teori kedaulatan Hukum artinya….
  25. Tokoh Penggagas teori kedaulatan Hukum……
  26. Bentuk kedaulatan yang diterapkan Indonesia adalah……
  27. Kedaulatan rakyat membawa konsekwensi yaitu….
  28. Negara penganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri ….
  29. Dasar hukum/Bukti-bukti bahwa Indonesia penganut kedaulatan rakyat….
  30. Pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia menurut UUD 1945 adalah….








Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat KD 4.2MATERI LANJUTAN KD 4.2. Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggungjawab Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas artinya kebebasan menyatakan,mengeluarkan pikiran,pandangan secara bebas dari tekanan fisik,psikis dari pihak mananpun Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab artinya suatu kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pandangannya dilandasi oleh akal sehat,niat baik dan norma yang berlaku Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sesuatu yang penting dan harus dijamin Negara. Sebab pembatasan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat akan mengakibatkan sbb : 1. muncul sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap perkembangan negaranya 2. muncul kekecewaan masyarakat terhadap perkembangan demokrasinegaranya 3. terciptanya tirani penguasa 4. terbatasnya arus informasi dalam masyarakat 5. terancamnya stabilitas politik,ekonomi,social dan budaya 6. terbelenggunya komunikasi social dalam masyarakat Dampak positif dari adanya kebebasan mengemukakan pendapat yaitu : 1. masyarakat menjadi lebih peka dalam menyikapi persoalan social yang timbul 2. masyarakat terbiasa berpikir kritis dan responsive/cepat tanggap 3. masyarakat menjadi memiliki rasa ikut bertanggungjawab dan memiliki atas kemajuan bangsa 4. demokratisasi dalam masyarakat lebih meningkat Tata cara penyampaian pendapat di muka umum : 1. wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRI 2. pemberitahuan disampaikan oleh pemimpin kegiatan 3. pemberitahuan tertulis dilakuka selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan telah diterima PLORI 4. setiap 100 orang pengunjuk rasa harus ada 1-5 orang penanunggjawab 5. surat pemberitahuan hendaknya memuat : maksud dan tujuan,tempat,lokasi/rute,waktu,bentuk,penanggunjawab,nama,alamat organisasi,kelompok/perorangan,alat peraga yang digunakan,jumlah peserta. Tujuan adanya pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat : 1. mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab 2. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga Negara 3. menciptakan keamanan danketertiban dalam masyarakat 4. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat UU yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat antara lain : 1. UU RI N0 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum 2. UU RI N0 29 tahun 1997 tentang penyiaran 3. UU RI N0 31 tahun 2002 tentang parpol 4. UU RI N0 40 tahun 1999 tentang pers TUGAS TERSTRUKTUR KELAS 7 1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas artinya ……… 2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab artinya ……….. 3. Pembatasan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat akan mengakibatkan (5) yaitu….. 4. Dampak positif dari adanya kebebasan mengemukakan pendapat ada 4 yaitu…. 5. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum (5) yaitu…… 6. Tujuan adanya pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat ada 4 yaitu…. 7. UU RI N0 9 tahun 1998 tentang …… 8. UU RI N0 29 tahun 1997 tentang ………. 9. UU RI N0 31 tahun 2002 tentang ………. 10. UU RI N0 40 tahun 1999 tentang ……….


MATERI LANJUTAN

KD 4.2. Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggungjawab

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas artinya kebebasan menyatakan,mengeluarkan pikiran,pandangan secara bebas dari tekanan fisik,psikis dari pihak mananpun

Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab artinya suatu kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pandangannya dilandasi oleh akal sehat,niat baik dan norma yang berlaku

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sesuatu yang penting dan harus dijamin Negara. Sebab pembatasan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat akan mengakibatkan sbb :
  1. muncul sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap perkembangan negaranya
  2. muncul kekecewaan masyarakat terhadap perkembangan demokrasinegaranya
  3. terciptanya tirani penguasa
  4. terbatasnya arus informasi dalam masyarakat
  5. terancamnya stabilitas politik,ekonomi,social dan budaya
  6. terbelenggunya komunikasi social dalam masyarakat

Dampak positif dari adanya kebebasan mengemukakan pendapat yaitu :
  1. masyarakat menjadi lebih peka dalam menyikapi persoalan social yang timbul
  2. masyarakat terbiasa berpikir kritis dan responsive/cepat tanggap
  3. masyarakat menjadi memiliki rasa ikut bertanggungjawab dan memiliki atas kemajuan bangsa
  4. demokratisasi dalam masyarakat lebih meningkat

Tata cara penyampaian pendapat di muka umum :
  1. wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRI
  2. pemberitahuan disampaikan oleh pemimpin kegiatan
  3. pemberitahuan tertulis dilakuka selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan telah diterima PLORI
  4. setiap 100 orang pengunjuk rasa harus ada 1-5 orang penanunggjawab
  5. surat pemberitahuan hendaknya memuat : maksud dan tujuan,tempat,lokasi/rute,waktu,bentuk,penanggunjawab,nama,alamat organisasi,kelompok/perorangan,alat peraga yang digunakan,jumlah peserta.

Tujuan adanya pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat :
  1. mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab
  2. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga Negara
  3. menciptakan keamanan danketertiban dalam masyarakat
  4. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat

UU yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat antara lain :
  1. UU RI N0 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum
  2. UU RI N0 29 tahun 1997 tentang penyiaran
  3. UU RI N0 31 tahun 2002 tentang parpol
  4. UU RI N0 40 tahun 1999 tentang pers








TUGAS TERSTRUKTUR KELAS 7

1.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas artinya ………
2.      Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab artinya ………..
3.      Pembatasan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat akan mengakibatkan (5) yaitu…..
4.      Dampak positif dari adanya kebebasan mengemukakan pendapat ada 4 yaitu….
5.      Tata cara penyampaian pendapat di muka umum (5) yaitu……
6.      Tujuan adanya pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat ada 4 yaitu….
7.      UU RI N0 9 tahun 1998 tentang ……
8.      UU RI N0 29 tahun 1997 tentang ……….
9.      UU RI N0 31 tahun 2002 tentang ……….
10.  UU RI N0 40 tahun 1999 tentang ……….