Senin, 23 Februari 2009

Demokrasi

Syarat Pemerintahan Demokrasi

Syarat-syarat pemerintahan demokrasi menurut Raymond Gettel sebagai berikut :

a. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum(general concert).

b. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilu.

c. Kepala Negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilu dan bertanggung jawab pada dewan legislative

d. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan.

e. Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat.

Sedangkan A.Appadural merumuskan syarat-syarat bentuk pemerintahan yang demokratis itu sebagai berikut :

a. Ada kebebasan politik (political liberty) sebagai syarat minimum.

b. Ada kebebasan menyatakan pendapat dan pengakuan kehendak rakyat sebagai hokum tertinggi

c. Terdapat partisipasi politik, persamaan politik, dan kemungkinan akan pilihan pemerintahan.

d. Harus terdapat toleransi dan kompromi antarwarganegara.

e. Warga Negara harus diberikan kelonggaran-kelonggaran untuk memeperkembangkan kepribadiannya.

f. Demokrasi memerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat.
(syarat a,b dan c merupakan syarat pokok sedangkan syarat d,e dan f merupakan syarat tambahan)

Prinsip-prinsip Dasar Negara Demokrasi

Prinsip-prinsip dasar Negara demokratis sebagai berikut :

a. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD)

b. Adanya PEMILU yang bebas,jujur dan adil

c. Ada jaminan HAM

d. Persamaan kedudukan di depan hokum

e. Perdilan yang bebas dan tidak memihak

f. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat

g. Kebebasan pers atau media massa

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam penyelenggaraan Negara setiap penyelenggara Negara harus memperhatikan aspirasi rakyat. Para pemimpin atau penguasa tidak boleh manjalankan kekuasaan sekehendak hatinya dan tidak boleh sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat tidak bisa disebut sebagai pemerintah yang demokratis.

Menurut Henry B.Mayo dalam bukunya : Introduction to democratic Theory yang dikutip oleh Miriam Budiharjo (1988:61-63) menyatakan bahwa system politik demokratis ialah system politk dimana kebijakan umum ditentukan diatas dasar suara mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Demokrasi dikemukakan dalam pengertian tersebut lebih menonjolkan demokrasi sebagai system politik. Oleh Mayo dikemukakan lebih lanjut bahwa demokrasi juga menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat.

Bentuk-bentuk Demokrasi

Bentuk-bentuk demokrasi dibedakan seperti berikut :

a. Demokrasi dengan system Parlementer

Dalam system ini terjadi hubungan antara Badan Eksekutif dan

Legislatif. Dimana kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu

badan yang disebut cabinet( dewan Menteri ). Sedangkan

menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (badan

legislatif). Suatu aturan akan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam

penyelenggaraannya.

Kelebihan :

Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya

dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.

Kekurangan :

Kedudukan badan eksekutif tidak stabil,dimungkinkan karena

penghentian di tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat

sehingga dapat menimbulkan krisi cabinet dan pemerintah tidak

dapat menyelesaikan program-programnya.

Nilai – nilai Demokrasi

Adapun nilai-nilai demokrasi yang patut dipraktikan dalam kehidupan sebagai berikut :

a. Penghargaan atas kesamaan

b. Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama

c. Penghargaan atas kebebasan

d. Penghargaan atas perbedaan

Budaya domokrasi adalah kebiasaan berpikir dan berperilaku yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institusionalized peaceful settlement of conflict). Dalam alam demokrasi, perselisihan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar, Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog untuk mencapai kompromi, consensus, mufakat. Apabila kompromi tidak dapat dicapai akan berbahaya, sebab dapat mengundang campur tangan luar dan memaksakan kehendak dengan kekerasan.

b. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Perubahan social terjadi karena factor berikut :

1. Kemajuan Tekologi

2. Kepadatan Penduduk

3. Pola perdagangan

Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya

Terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu

Mengendalikan sehingga perubahan yang terjadi tetap dalam

Kondisi damai.

c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur

(orderly seccession of rulers). Dalam masyarakat demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan coup d’etat (perebutan kekuasaan ) dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar.

d. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin (minimum of coercion)

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity). Untuk itu, perlu cipta masyarakat yang terbukan dan kebebasan politik yaitu dengan tersediannya sebagai alternative dalam tindakan politik. Namun demikian, keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan Negara.

f. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.

Untuk melaksanakan nila-nilai demokrasi tersebut dibutuhkan lembaga penyelenggara, seperti berikut :

a. Pemerintah yang bertanggung jawab

b. Suatu DPR sebagai wakil golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, DPR dipilih dengan pemilu yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. DPR ini mengadakan pengawasan (control) sehingga menjadi oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu.

c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (system dwi partai, multi partai). Partai-partai ini menyelnggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat dengan pemerintah dan sebagai wadah aspirasi rakyat.

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

e. System peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Unsur-unsur demokrasi

Pada dasarnya demokrasi meliputi unsure-unsur berikut :

a. Adanya partisipasi masyarakata secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara

b. Adanya pengakuan akan sepremasi hokum

c. Adanya pengakuan akan kesamaan anatara warga Negara

d. Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer

e. Adanya kebebasan berekspresi, berbicara, berkumpul,berorganisasi, beragama, berkeyakinan dan kebebasan mengurus nasib sendiri.

b. Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan (Presidensiil)

Pada sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan ajaran Trias Politika.

Menurut ajaran ini masing-masing kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik fungsi maupun organ-organ yang menyelenggarakannya.

Ketiga kekuasaan tersebut sebagai berikut:

1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.

2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau peraturan.

3) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan UU oleh lembaga-lembaga peradilan.

Dalam sistem ini terdapat pemisahan kekuasaan lembaga eksekutif yang terdiri dari prosedur sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para menteri. Menteri tersebut memimpin sebuah lembaga departemen pemerintahan yang bertanggung jawab kepada presiden. Para menteri tersebut diangkat oleh presiden. Sistem ini juga dapat disebut sebagai sistem presidensiil. Pada sistem ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan
Adanya kestabilan pemerintahan, karena mereka tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, sehingga pemerintah dapat bekerja dan rnelaksanakan program-programnya dengan baik.
Kelemahan
Dapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan lemahnya pengawasan dari rakyat.

c. Demokrasi dengan Sistem Referendum

Dalam pelaksanaan sistem ini, badan legislatif berada dalam pengawasan rakyat. Dalam melaksanakan pengawasannya sistem ini dilakukan dengan referendum.

Sistem ini dibagi menjadi berikut.

1) Referendum obligatoire (referendum yang wajib)

Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Artinya suatu undang-undang dapat berlaku jika rakyat menyetujuinya lewat referendum.

2) Referendum fakultatif (referendum yang tidak wajib)

Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan berlaku tidaknya dan perlu tidaknya suatu undang-undang diadakan perubahan. Pada sistem ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

1. Kelebihan : Rakyat berperan serta dalam pembuatan undang-undang.

2. Kelemahan : Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan tentang undang-undang yang baik danbenar serta pembuatan undang-undang sehingga prosesnya akan berjalan lambat.

Macam-macam Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia

a. Demokrasi Liberal (Tahun 1945-1959)

Demokrasi Liberal lebih sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer, demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada sistem ini menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlementer,

Pada sistem ini bentuk negara berubah menjadi RIS dan UUD 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS, hal ini berlangsung tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS. . Penerapan UUDS 1950 tidak bertahan lama, hal ini ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke UUD 1945. Dengan kita melaksanakan UUD 1945 tersebut, maka berakhirlah Demokrasi Liberal.

b. Demokrasi Terpimpin (Tahun1959-196S)

Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut.

1) Pembubaran Konstituante,

2) Berlakunya kembali UUD 1945.

3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dalam Demokrasi Terpimpin ini menggunakan sistem presidensiil. Dalam sistem presidensiil ini mempunyai dua hal yang.perlu diingat yaitu:

1) kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan

2) para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

c. Demokrasi Pancasila (Tahun 1965-1998)

Demokrasi Pancasila berlaku semenjak lahirnya Orde Baru. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila.

Dengan kata lain Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai kelima sila yang ada dalam Pancasila sebagai berikut.

1) Dilaksanakan dengan rahmatTuhan Yang Maha Esa.

2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

3) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

4) Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Periode Demokrasi Pancasila Era Reformasi (Tahun 1998-Sekarang)

Reformasi merupakan reaksi terhadap orde baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita Demokrasi Pancasila. Kita sebagai warga negara berharap bangsa Indonesia bisa belajar dari pengalaman sejarah, setiap demokrasi dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam orde ini sering kita sebut juga sebagai orde transisi demokrasi.

Sukses atau tidaknya sebuah transisi demokrasi sejati terletak pada faktor berikut.

1) Komposisi elite politik.

2) Desain institusi politik.

3) Budaya politik.

4) Peranmasyarakatmadani.

Adapun ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan demokrasi lain adalah bahwa Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek formal, materiil, kaidah atau normatif, tujuan atau optimatif, organisasi, dan aspek sernangat atau kejiwaan.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

1) Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, yang kesemuanya itu telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

2) Aspek materiil, yaitu segi gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa.

3) Aspek kaidah atau normatif yang berarti bahwa Demokrasi Pancasila mengandung seperangkat ( norma (kaidah) yang menjadi pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya.

4) Aspek tujuan atau optatif yaitu menunjukkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan, negara bangsa, dan negara berkebudayaan.

5) Aspek organisasi yang menggambarkan perwujudan Demokrasi Pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Aspek semangat atau kejiwaan yaitu bahwa Demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur, dan tekun serta berjiwa pengabdian.

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan terhadap bangsa Indonesia, oleh karenanya kita harus menerapkan Demokrasi Pancasila dengan murni dan konsekuen.

Dencjan melaksanakan demokrasi tersebut kita berharap dan berusaha untuk :

1) diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa,

2) sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,

3) menjaga persatuan dan kesatuan,

4) mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan

5) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Untuk kelas VIII yang telah mengikuti ulangan remidial segera mempelajari materi demokrasi di atas. Rajinlah menghafal materi karena akan dijadikan bahan tanya jawab pada pertemuan tanggal 23-27 Pebruari 2009 sesuai jadwal PKn di kelasmu masing-masing. Semoga sukses!!!

3 komentar:

  1. bu saya minta latihan soal buat bab berikut nya bisa apa ngga ?

    BalasHapus
  2. kita bisa sharing materi ya..

    BalasHapus
  3. makasih udah membantu saya......

    BalasHapus